Kemudahan Berbisnis di Indonesia Melonjak 15 Peringkat

berita-bisnis-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-melonjak-15-peringkat.jpg

Lompatan 15 peringkat yang dicapai Indonesia dalam kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) 2017 menjadi rekor. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan kenaikan 15 peringkat dari posisi 106 menjadi 91 itu merupakan positif hasil yang dicapai dari deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank,” ujarnya, Rabu (26/10/2016).

Berdasarkan data “Doing Business 2017” yang dirilis Bank Dunia, Rabu (26/10/2016), kemudahan berbisnis di Indonesia berada di posisi ke-91 dari total 190 ekonomi yang disurvei, naik 15 peringkat dibanding laporan tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada 10 indikator utama Ease of Doing Business (EODB), dengan sebanyak 7 indikator berhasil diperbaiki. Indikator memulai bisnis naik tertinggi 16 peringkat, dari ke-167 menjadi ke-151. Indikator lain yang membaik adalah permohonan listrik, pembayaran pajak, pencatatan tanah dan properti, pengajuan kredit, perdagangan lintasnegara, serta pelaksanaan kontrak. Sedangkan 3 indikator turun peringkatnya, yakni permohonan izin konstruksi, perlindungan investor minoritas, dan penyelesaian kepailitan.

Sedangkan pada “Doing Business 2016”, Indonesia berhasil naik 14 peringkat dari posisi ke-120 menjadi ke-106. Sementara itu, dalam 10 tahun sebelumnya, peringkat Indonesia justru memburuk dari ranking ke-115 menjadi ke-120.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta. Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong (masuk), dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang di Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves, Rabu (26/10/2016).

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kenaikan peringkat kemudahan berbisnis menjadi ke-91 tersebut cukup besar, namun belum sebaik yang diinginkan pemerintah. Indonesia masih kalah dibanding negara-negara Asean seperti Singapura yang di peringkat ke-2, Malaysia ke-23, Thailand ke-46, Brunei Darussalam ke-72, dan Vietnam ke-82. Namun, RI lebih baik dari Filipina di peringkat ke-99, Kamboja ke-131, Laos ke-139, dan Myanmar ke-170. Sementara itu, Tiongkok yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia berada di peringkat ke-78.

“Indonesia ini merupakan satu dari beberapa negara yang dinyatakan top performer oleh Bank Dunia. Dari 10 indikator yang diukur, ada 7 yang diperbaiki peringkatnya dan ada 3 yang turun. Yang turun itu tidak berarti tidak ada perbaikan, namun kami terlambat melaporkan dan mereka nggak keburu lagi ngecek. Mereka bilang nggak bisa nunggu (karena sudah waktunya “Doing Business 2017” harus dirilis),” kata dia.

Ia menjelaskan, meski aturan baru RI yang lebih baik sudah keluar, Bank Dunia masih harus melihat implementasinya di lapangan. Perbaikan ini akan dinilai tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan peringkat EODB itu lantaran perbaikan dan percepatan berbagai perizinan serta reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI. “Dampaknya ke investasi, insya Allah itu akan memberikan confidence dan menarik lebih banyak kepercayaan (investor),” katanya.

Pembentukan Badan Permanen

Darmin menjelaskan, upaya untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia harus terus-menerus dikerjakan agar peringkat kemudahan berbisnis membaik dan akhirnya masuk ke rangking yang bagus. “Indikator World Bank yang banyak sekali itu diikuti di dunia, karena cukup penting. Bahkan, banyak negara yang secara khusus membuat badan permanen untuk memperbaiki peringkatnya, termasuk Inggris dan Georgia. Menurut saya, Indonesia juga harus punya (badan khusus yang menangani EODB), sehingga ada penanggung jawab yang permanen. Kami harus usulkan ke presiden, paling tidak ditempatkan bawah Kantor Menko Perekonomian,” paparnya.

Rodrigo Chaves memaparkan, Bank Dunia mengumumkan Indonesia termasuk 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi dalam “Doing Business 2017: Equal Opportunity for All”, yang diluncurkan pada Selasa (25/10/2016) waktu Washington DC, Amerika Serikat. Reformasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun terakhir yang diukur oleh World Bank adalah mengenai memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pencatatan atau pendaftaran tanah dan properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintasnegara, serta pelaksanaan kontrak.

“Contohnya di Jakarta dan Surabaya (dua kota yang diukur oleh laporan “Doing Business 2017″), proses mendapatkan sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah ada penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar,” paparnya.

Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru, sehingga makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik. Saat ini, rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik, dibanding 79 hari tahun lalu.

Beberapa reformasi juga telah dilakukan dalam satu tahun terakhir untuk menerapkan atau mendorong penggunaan sistem online. Memulai usaha kini menjadi lebih mudah karena adanya berbagai sistem online yang fungsional di Tanah Air. Saat ini, seorang pengusaha hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari.

Keandalan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online, demikian pula untuk mendaftarkan dan membayar iuran kesehatan. Reformasi ini juga menurunkan jumlah pembayaran terkait pajak menjadi 43 per tahun, dari sebelumnya 54.

Reformasi lain termasuk prosedur khusus bagi klaim bernilai kecil, agar berbagai pihak bisa mewakili dirinya sendiri sehingga mempermudah penegakan kontrak di Indonesia. Proses ekspor dan impor juga menjadi lebih mudah, berkat perbaikan layanan bea cukai dan penyerahan dokumen di bawah kebijakan satu atap. Indonesia juga memperkuat akses kredit dengan menciptakan sebuah pendaftaran jaminan yang modern.

Namun, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Guna menjaga momentum reformasi, masih diperlukan upaya untuk lebih menyederhanakan prosedur serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti, dan implementasi kontrak.

Tahun ini, laporan World Bank tersebut mempertimbangkan hambatan terkait gender untuk tiga kelompok indikator, yakni memulai usaha, pendaftaran properti, dan pelaksanaan kontrak. Bank Dunia menilai, di Indonesia, tidak ada hambatan bagi pengusaha perempuan di bidang yang diukur. Selain itu, kelompok indikator pembayar pajak sekarang menyertakan informasi tentang proses pascapelaporan yang terkait audit pajak dan pengembalian pajak. Indonesia dalam hal ini lebih unggul dari negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik.

Dalam “Doing Business 2017”, dibandingkan dengan negara-negara BRIC, Indonesia masih berada di atas peringkat Brasil (ke-123) dan India (ke-130). Sedangkan RRT berada di peringkat ke-78 dan Rusia ke-40.

“Indonesia telah berhasil melakukan reformasi yang diselenggarakan di berbagai instansi di tingkat nasional maupun daerah, baik berupa reformasi kebijakan maupun administrasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Dalam upaya memperbaiki peringkat EODB, pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XII pada 28 April 2016,” imbuh Darmin Nasution.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, kata dia, peringkat EODB ditargetkan menyentuh angka 30 pada akhir 2019. Karena itu, pemerintah akan terus memprioritaskan langkah-langkah untuk meningkatkan kemudahan memulai usaha, pengurusan perizinan pendirian bangunan, pendaftaran properti, pembayaran dan pelaporan pajak, penegakan kontrak melalui jalur pengadilan, serta proses perdagangan lintasbatas (ekspor dan impor). “Pemerintah juga akan melibatkan swasta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil dan melakukan pemantauan terhadap efektivitas penyelenggaraan langkah-langkah perbaikan tersebut di lapangan,” ujar Darmin.

Sumber

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s